PM Ke - 6: Teori RAHMAN Vs Teori Ramalan Majapahit

Artikel Oleh Sangtawal.


Tajuk : PM ke-6 : Teori RAHMAN Vs Teori Ramalan Majapahit.


Kadang kadang ramalan nenek moyang kita sungguh benar dan berjalan mengikut aturannya.Kalau di Malaysia terkenal dengan teori RAHMAN buat pemimpin utama negara iaitu turutan Perdana Menteri,negara jiran kita Indonesia juga mempunyai ramalan mereka sendiri tentang siapa yang bakal menjadi Presiden mereka selepas ini.Teori RAHMAN begitu dipercayai di Negara ini,tambahan pula kini kita sedang meniti peralihan kuasa dari pemimpin yang pangkal namanya berabjad A kepada pemimpin berabjad N.


Di Indonesia pula mereka amat mempercayai Teori Ramalan Majapahit iaitu ramalan siapakah yang akan memimpin wilayah bekas kerajaan majapahit berdasarkan kepada turutan 7 satrio Piningit.Sekarang ini rakyat Indonesia sedang menanti siapakah yang akan menepati teori ramalan majapahit sebagai satrio Piningit ke-7 yang bergelar SATRIO PINANDITO SINISIHAN WAHYU yang bijak,tinggi ilmu agamanya dan bakal membawa bangsa Indonesia kepada zaman keemasannya.



7 ramalan ikut kepercayaan majapahit :( klik sini)


Sumber : http://www.gussuta.com/naskah/7-ramalan-presiden-di-indonesia.html#comments


Ada tujuh satrio piningit yang akan muncul sebagai tokoh yang dikemudian hari akan memerintah atau memimpin wilayah seluas wilayah “bekas” kerajaan Majapahit , berkenaan dengan itu, banyak kalangan yang kemudian mencoba menafsirkan ke-tujuh Satrio Piningit itu adalah sebagai berikut :


1. SATRIO KINUNJORO MURWO KUNCORO.

Tokoh pemimpin yang akrab dengan penjara (Kinunjoro), yang akan membebaskan bangsa ini dari belenggu keterpenjaraan dan akan kemudian menjadi tokoh pemimpin yang sangat tersohor diseluruh jagad (Murwo Kuncoro). Tokoh yang dimaksud ini ditafsirkan sebagai Soekarno, Proklamator dan Presiden Pertama Republik Indonesia yang juga Pemimpin Besar Revolusi dan pemimpin Rezim Orde Lama. Berkuasa tahun 1945-1967.


2. SATRIO MUKTI WIBOWO KESANDUNG KESAMPAR.

Tokoh pemimpin yang berharta dunia (Mukti) juga berwibawa/ditakuti (Wibowo), namun akan mengalami suatu keadaan selalu dipersalahkan, serba buruk dan juga selalu dikaitkan dengan segala keburukan / kesalahan (Kesandung Kesampar). Tokoh yang dimaksud ini ditafsirkan sebagai Soeharto, Presiden Kedua Republik Indonesia dan pemimpin Rezim Orde Baru yang ditakuti. Berkuasa tahun 1967-1998.


3. SATRIO JINUMPUT SUMELA ATUR.

Tokoh pemimpin yang diangkat/terpungut (Jinumput) akan tetapi hanya dalam masa jeda atau transisi atau sekedar menyelingi saja (Sumela Atur). Tokoh yang dimaksud ini ditafsirkan sebagai BJ Habibie, Presiden Ketiga Republik Indonesia. Berkuasa tahun 1998-1999.


4. SATRIO LELONO TAPA NGRAME.

Tokoh pemimpin yang suka mengembara / keliling dunia (Lelono) akan tetapi dia juga seseorang yang mempunyai tingkat kejiwaan Religius yang cukup / Rohaniawan (Tapa Ngrame). Tokoh yang dimaksud ini ditafsirkan sebagai KH. Abdurrahman Wahid, Presiden Keempat Republik Indonesia. Berkuasa tahun 1999-2000.


5. SATRIO PININGIT HAMONG TUWUH.

Tokoh pemimpin yang muncul membawa kharisma keturunan dari moyangnya (Hamong Tuwuh). Tokoh yang dimaksud ini ditafsirkan sebagai Megawati Soekarnoputri, Presiden Kelima Republik Indonesia. Berkuasa tahun 2000-2004.


6. SATRIO BOYONG PAMBUKANING GAPURO.


Tokoh pemimpin yang berpindah tempat (Boyong / dari menteri menjadi presiden) dan akan menjadi peletak dasar sebagai pembuka gerbang menuju tercapainya zaman keemasan (Pambukaning Gapuro). Banyak pihak yang menyakini tafsir dari tokoh yang dimaksud ini adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Ia akan selamat memimpin bangsa ini dengan baik manakala mau dan mampu mensinergikan dengan kekuatan Sang Satria Piningit atau setidaknya dengan seorang spiritualis sejati satria piningit yang hanya memikirkan kemaslahatan bagi seluruh rakyat Indonesia sehingga gerbang mercusuar dunia akan mulai terkuak. Mengandalkan para birokrat dan teknokrat saja tak akan mampu menyelenggarakan pemerintahan dengan baik. Ancaman bencana alam, disintegrasi bangsa dan anarkhisme seiring prahara yang terus terjadi akan memandulkan kebijakan yang diambil.


7. SATRIO PINANDITO SINISIHAN WAHYU.

Tokoh pemimpin yang amat sangat Religius sampai-sampai digambarkan bagaikan seorang Resi Begawan (Pinandito) dan akan senantiasa bertindak atas dasar hukum / petunjuk Yang Maha Kuasa. Dengan selalu bersandar hanya kepada Yang Maha Kuasa, bangsa ini akan mencapai zaman keemasan yang sejati.





(#Sangtawal : Berbalik kita kepada persoalan siapakah Satrio Piningit ke-7 itu di Indonesia,ramai yang meramalkan seseorang yang berketurunan raja akan turun padang bertanding dalam pilihanraya Presiden 2009 iaitu Sri Sultan Hamengku Buwono X yang ketika ini menjadi Gabenor di Yogyakarta dan Raja di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat)

Sila rujuk artikel ini.(klik sini)

Sumber : http://tokocdkomputerpopuler.wordpress.com/


Maju Capres, Sultan HB IX Ingin Perubahan

Satu lagi tokoh publik yang menyatakan dirinya akan maju sebagai kandidat Presiden pada pilpres 2009 mendatang. Adalah Sri Sultan Hamengku Buwono X yang sat ini menjabat Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat.


Dalam acara “pisowanan agung” (pertemuan akbar rakyat dan raja) di alun-alun utara Keraton Yogyakarta, selasa (28/10) sore, Sri Sultan menyatakan diri untuk maju sebagai Capres. Dalam acara itu, hadir puluhan ribu rakyat Yogya serta sejumlah daerah di sekitarnya yang ingin mendengar langsung pernyataan Sultan bersedia maju sebagai capres dalam pilpres 2009.

“Saya ingin perubahan karena saya tidak tahan melihat penderitaan rakyat yang saat ini masih banyak yang miskin dan menganggur padahal reformasi sudah berjalan sepuluh tahun,” katanya.

Sultan menilai sejauh ini tidak ada perubahan fundamental yang menjadikan bangsa ini maju dan sejahtera dengan pemerintahan yang akuntabel. “Selama masih seperti itu bangsa ini tidak akan kompetitif menghadapi tantangan masa depan. Karena itu kita harus mengubah strategi, dan jika rakyat ingin perubahan, mari kita bersama-sama melakukannya,” katanya.

Sultan kemudian menegaskan, “Apa artinya Hamengku Buwono jika diminta menjadi Presiden tetapi rakyat sendiri tidak ingin perubahan. Saya ingin menjadi agen perubahan itu”.


Meskipun baru sebatas menyatakan bersedia maju sebagai calon presiden (capres) pada pemilihan presiden (pilpres) 2009, Sultan tidak mempersoalkan kalah atau menang dalam pertarungan politik tahun depan tersebut.


“Atas permintaan rakyat Yogyakarta, saya bersedia maju sebagai capres. Jika kalah tidak masalah, tidak perlu merasa turun harga diri, apalagi merasa malu. Logika saya tidak seperti itu. Tetapi sebaliknya kalau menang janganlah sombong, karena semua adalah amanah,” katanya.


Sultan pada kesempatan itu menyatakan ingin mengubah cara pandang sebagian masyarakat Yogyakarta. “Saya memang sultan, tetapi bukan wong agung seperti 100 tahun lalu, dan Yogyakarta sekarang telah menjadi bagian dari republik,” katanya.


Ditegaskan Sri Sultan, ia mendukung demokratisasi karena dirinya seorang demokrat. “Saya juga harus bisa berfungsi sebagai agen perubahan dan harus pula bisa menjadi teladan. Saya berharap dengan kesediaan saya maju sebagai capres, masyarakat Yogyakarta siap mendukung demokratisasi,” katanya.

Soal peluang sebagai capres, Sultan menyatakan keyakinannya karena masih ada proses kristalisasi di masyarakat dan partai politik (parprol). “Parpol rata-rata memang akan menentukan pilihan setelah hasil pemilihan umum legislatif, dan saat ini saya hanya menjawab pertanyaan masyarakat apakah bersedia maju atau tidak maju sebagai capres, dan saya menyatakan bersedia,” katanya.


Ditegaskan Sultan, ia selanjutnya akan melihat perkembangan perolehan suara parpol dan dirinya belum bisa memperkirakannya apalagi pembahasan RUU Pilpres belum selesai termasuk posisinya sebagai Gubernur DIY apakah akan mundur atau tidak.


Draft RUU Pilpres yang diajukan pemerintah kepada DPR menyebutkan jika pejabat negara hasil pemilihan yang akan maju sebagai capres tidak perlu mundur tetapi hanya minta zin cuti agar tidak menggunakan fasilitas negara.

“Bagi pejabat negara yang bukan hasil pemilihan harus mengundurkan diri. Saya tidak tahu keputusan RUU Pilpres nanti. Apakah klasifikasi saya itu termasuk pejabat negara hasil pemilihan atau tidak, saya hasil perpanjangan jabatan. Kalau itu dianggap pejabat negara bukan pemilihan dan harus mengundurkan diri, kemungkinan akan saya pertimbangkan untuk melakukannya,” katanya.


Sultan menegaskan kembali bahwa yang menjadi dasar bagi dirinya bersedia maju sebagai capres adalah ingin mengabdi dan bukan mencari kekuasaan. “Motivasi dan keputusan saya untuk maju setelah saya bertanya dulu pada diri dan nurani sendiri, apakah saya mampu mengabdi yang tidak hanya untuk rakyat DIY saja tetapi juga untuk bangsa dan negara, apakah saya sanggup untuk mengabdi dengan segala pengorbanan, keihlasan,” katanya.

Dikatakannya, “Setelah saya merasa mampu saya kemudian bertanya kepada istri dan anak-anak apakah bersedia berkorban demi bangsa, dan mereka menyatakan bersedia dan mendukung saya”.

Mensikapi pernyataan Sri Sultan ini, Partai Golkar belum menyatakan sikapnya. Secara resmi Golkar akan membahas Capres dan Cawapres seusai Pemilu legislatif. Hal itu untuk menjaga konsentrasi partai menghadapi Pemilu legislatif.

Wakil Ketua Umum DPP Golkar Agung Laksono di Gedung DPR/MPR Jakarta menegaskan, Golkar sampai sekarang belum membahas Capres dan Cawapres yang akan diajukan.


“Kalau dia diusulkan, ya selamatlah. Selamat atas pengusulan pencapresan beliau dan hak beliau untuk mengambil sikap,” ujar Agung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/10).


Namun demikian, Agung juga mempertanyakan partai politik apa yang akan digunakan Sultan untuk maju dalam pilpres 2009. Karena Golkar baru akan menentukan capres usai pemilu legislatif.


(# sangtawal : Berbalik kita pada situasi di Malaysia yang kini dinanti dengan penuh debaran ialah siapakah bakal PM Malaysia yang pangkal namanya berabjad N itu.Kebanyakan rakyat meramalkan Najib.Saya juga merasa begitu…tetapi hati kecil saya terpanggil untuk merungkai rahsia ramalan ini mengikut naluri saya.Ya..mungkin N itu milik najib buat seketika…namun N itu juga mungkin milik seorang anak raja yang bijak,amat meminati ilmu agama,suka merendah diri,berketurunan mulia dari ahlul bait dan mengamalkan kaedah perjalanan kerohanian yang berpangkal dengan huruf N juga.Adindanya juga dikenali sebagai khalifah N (1 cabang perjalanan kerohanian ) di Malaysia .Melihat kepada senario politik Perak ini sekarang,anak raja tersebut juga boleh diramalkan sebagai SATRIO PINANDITO SINISIHAN WAHYU untuk bangsa melayu Malaysia…..bukankah beliau adalah pewaris Pedang Cura Simanjakini dari Sang Sapurba yang turun di Bukit Siguntang itu??? bukankah dulu tanah melayu ini juga di bawah naungan majapahit dan ramalan majapahit itu juga tertakluk kepada Malaysia.Semoga Satrio Pininggit ke-7 malaysia juga akan membawa negara ini kezaman keemasannya….bukankah mengikut Kalendar kaum maya…permulaan kepada kemuncak zaman keemasan dunia ialah pada 21.12.2012 ???

Artikel ini hanya sekadar renungan kita bersama saja…! bukan maksud saya untuk mengajak semua pembaca mempercayainya 100% .Sesungguhnya segala yang berlaku,telah berlaku dan akan berlaku semuanya dalam Ilmullah.Tidak ada seorangpun yang tahu akan ilmuNya kecuali bagi orang-orang yang diberi ilmu dari Yang Maha Bijaksana!)


Kita renungi pula kata-kata seorang anak raja di sini :

Sumber : http://malaysiakini.com/news/97455


Nazrin: Raja perlu tidak memihak dan berkepentingan

Feb 3, 09 11:15am

Raja, sebagai Ketua Negeri dan Negara, perlu bersifat tidak memihak, berpartisan dan berkepentingan bagi menjamin berlakunya keadilan di kalangan rakyat, titah Raja Muda Perak Raja Dr Nazrin Shah.

Titah baginda: "Selaku Ketua Negeri di peringkat negeri dan Ketua Negara di peringkat nasional, Raja berperanan sebagai tonggak kestabilan, sumber keadilan, teras perpaduan (dan) payung penyatuan, lapor Bernama.

"Kehadiran Raja membantu keberkesanan mekanisme semak dan imbang, sekaligus memperkukuhkan institusi-institusi perundangan, eksekutif dan kehakiman yang diwujudkan di negara ini, lantas meningkatkan tahap keyakinan rakyat kepada sistem berkerajaan dan sistem bernegara berteraskan amalan demokrasi, dan berakarkan doktrin pengasingan kuasa," titah baginda.

Raja Nazrin Shah bertitah demikian pada istiadat menghadap sembah taat setia dan penganugerahan khas Darjah Kebesaran Jubli Perak pemerintahan Sultan Azlan Shah sebagai Sultan Perak yang ke 34 di Istana Iskandariah di Kuala Kangsar hari ini.

Pada istiadat hari ini, seramai 25 individu yang telah banyak berjasa dan memberi khidmat setia kepada Sultan Perak menerima darjah khas, Darjah Kebesaran Dato' Seri Azlanii (D.S.A) yang membawa gelaran Datuk Seri, yang diwujudkan sempena 25 tahun pemerintahan Sultan Azlan Shah sebagai Sultan Perak.

Turut berangkat ke istiadat itu Raja Permaisuri Perak Tuanku Bainun.

Raja Nazrin bertitah sebagai ketua negeri dan negara, seseorang raja itu perlu sentiasa memastikan agar kata dan laku baginda tidak disalah tafsir dan tidak disalah lihat.

Baginda juga bertitah kuasa yang diamanahkan oleh Allah s.w.t itu perlu disertai dengan tanggungjawab kerana ia akan dinilai pada hari kebangkitan.

"Oleh itu kuasa hendaklah digunakan untuk melaksanakan amalan-amalan yang baik. Bahawa kemuliaan dan kehormatan, darjat dan daulat seseorang Raja itu tidakkan pipis datang melayang, tidakkan bulat datang menggolek," titah baginda.

Titah baginda kemuliaan yang sejati itu lahir daripada rasa hormat yang tulen, yang terpancar daripada rasa kasih yang suci, atas sifat keperibadian murni seseorang insan dan bukannya terletak pada pangkat, jawatan, gelaran mahupun takhta.

Menyentuh Ayahanda baginda, Sultan Azlan Shah, Raja Nazrin bertitah ayahanda baginda nyata memahami "denyut nadi dan jantung rakyatnya yang terdiri daripada pelbagai agama, kaum dan budaya, yang berada di bawah payung naungan pemerintahan baginda."

"Ketinggian takhta tidak pernah memisahkan ingatan Paduka Seri Ayahanda akan nasib rakyat bawahan; pagar istana tidak pernah menghalang pandangan Paduka Seri Ayahanda melihat realiti yang berlaku di serata negeri.

"Sepanjang tempoh pemerintahan, Paduka Seri Ayahanda senantiasa berpegang kepada prinsip keadilan berlandaskan kedaulatan undang-undang, mementingkan perpaduan – mementingkan kerjasama, mengutamakan permuafakatan – mengutamakan perundingan," titah baginda.

Raja Nazrin bertitah sepanjang tempoh 25 tahun berada di takhta pemerintahan, Sultan Azlan Shah tidak sekadar mewarisi institusi kesultanan dan budaya berkerajaan di bumi ini, malah telah memberikan dimensi yang dinamik akan relevansi kewujudannya dalam era moden dunia semasa.

"Paduka Seri Ayahanda telah membuktikan bahawa institusi Raja yang terus dikekalkan, pada mulanya di Persekutuan Tanah Melayu, kemudiannya di bumi Malaysia merdeka, bukan sekadar untuk meneruskan kesinambungan tamadun, bukan sekadar untuk melengkapkan nilai sejarah dan bukan sekadar untuk memenuhi nilai sentimental bangsa, malah institusi Raja itu berupaya menyuntik roh, membentuk wajah, meletakkan identiti, terutamanya, lambang mengekalkan warisan sejarah kerajaan Melayu di bumi ini, " titah baginda.

Raja Nazrin bertitah sepanjang tempoh 471 tahun sejarah Kesultanan Perak yang bermula dengan Paduka Seri Sultan Muzaffar Shah I pada tahun 1528, Sultan Azlan Shah merupakan Sultan Perak keempat, yang bersemayam di takhta pemerintahan, melepasi tempoh 25 tahun.

"Sebelum ini, Sultan Perak kedua, Paduka Seri Sultan Mansur Shah I, bersemayam di takhta Kerajaan selama 28 tahun (1549 – 1577), Sultan Perak ke 11, Paduka Seri Sultan Mahmud Iskandar Shah bersemayam di takhta Kerajaan selama 67 tahun (1653 – 1720) dan Sultan Perak ke 29, Paduka Seri Sultan Idris Murshidul ‘Adzam Shah I, bersemayam di takhta pemerintahan selama 29 tahun (1887 – 1916)," titah baginda.


Lagi ucapan baginda di sini. :

http://www.sun2surf.com/article.cfm?id=19222


Right royal role :

PETALING JAYA (Sept 3, 2007): The monarchy has a role to play as the guardian of good governance and the democratic process as mandated by the Federal Constitution, the Raja Muda of Perak said.

"It is an often overlooked or under-appreciated fact that the monarchy in Malaysia is supposed to play a productive role by being a healthy check and balance in the system of governance," Raja Dr Nazrin Shah said.

"The Federal Constitution mandates the monarchy to be the guardian of the just rule of law, an impartial arbiter in the democratic process and an overseer over the pillars of state.

"Some believe that the rulers are supposed to do so only in a purely ceremonial sense, but I would argue that this contradicts the true spirit, if not the letter, of the Federal Constitution."

Raja Nazrin said this in his public lecture to inaugurate the Khazanah National Development Seminar in Kuala Lumpur last night. A copy of the lecture was given to the press. The one-day seminar today is part of Khazanah Nasional Berhad's series of events to celebrate the 50th Merdeka anniversary.

"While the monarchy is required to act on the advice of the executive, it must also uphold the principles of good governance and the rule of law, with credibility and impartiality," Raja Nazrin said.

"To do otherwise would be to undermine its integrity, as well as that of the Federal Constitution."

He said for the monarchy to be able to discharge its responsibilities effectively, it would need avenues for "genuine and in-depth consultations" with the executive.
"This should pose no problem, however, given the common and unswerving aim of advancing the interests of the nation.

"This unity of purpose will also help ensure that the relationship will be cooperative and not marred by open confrontation," he added.

Raja Nazrin noted that contrary to some opinion, "the Malaysian monarchy is not all form and no function".

"The monarchies that have survived - and I include Malaysia's among these - have done so because they have evolved in line with social progress and contribute to public life.
"They have evolved by accepting the reality of, and placing themselves above, partisan politics," he said.

He said the monarchy contributed to public life by redefining its role to help in upholding justice, maintaining peace and resolving conflicts between contending parties.

"They function as the voice of reason, moderation and good governance, especially if there is extremism or chauvinism.

"In this way, the monarchy strengthens the institutions of governance and enhances, rather than detracts from, the democratic process," he said.

He explained that Malaysia is a constitutional monarchy, which operates on the basis of parliamentary democracy.

"The monarchy in Malaysia is an integral part of the country, a symbol of identity, continuity, unity and strength.
"It is a symbol of identity because it is a national institution, one that distinguishes this country from all others," he said.
"It is a symbol of continuity because the monarchy in Malaysia is an old institution and provides a sense of historical significance to the people.

"It is a symbol of unity because it is a focal point for citizens of all races, religions and political persuasions to rally around. And it is a symbol of strength because it exemplifies the virtues of justice, mercy and honour."

Earlier in his lecture, Raja Nazrin noted that development should instigate progressive change - in the way the economy generates and distributes value and wealth, the way public institutions serve their constituents, and the way the citizenry think, behave and act.

He pointed out that the measure of development was not merely in monetary wealth and physical structures.

He said the greatest enemy of development was apathy and indifference. "For the past 50 years, this has colloquially been known as the 'tidak apa' attitude. Every level of leadership in government, every educator, captain of industry, parent or private citizen who does not care about high standards being set and maintained is infected with this deadly virus.
"And they condemn this country to a state of mediocrity. Indifference and apathy cause us to seek to achieve only the bare minimum."


He also noted that there were those who were hostile to change because their livelihood or interests were threatened. While it would be easy to dismiss their concerns as illegitimate, he said this would not be the mark of a developed country.

"It would violate the spirit of inclusiveness. We must treat each other with civility. We must seek to understand and give due respect to each other's interests and, as far as possible, attempt to negotiate mutually agreeable outcomes," he said.

Juga marilah kita baca dan hayati ucapan baginda di sini :

Sumber : http://www.bernama.com/bernama/v3/bm/news_lite.php?id=369943

07 November, 2008 00:58 AM

Raja-raja Tidak Harus Beri Perkenan Jika Nasihat Bercanggah


KUCHING, 7 Nov (Bernama) - Raja-raja tidak harus memberi perkenan jika nasihat pimpinan kerajaan yang disembahkan bercanggah dengan semangat perlembagaan, bertentangan dengan keluhuran undang-undang serta melanggar prinsip keadilan sejagat, titah Raja Muda Perak, Raja Dr. Nazrin Shah.

"Secara umum Raja bertindak berasaskan nasihat pemimpin kerajaan pilihan rakyat. Namun, Raja tidak boleh memihak kepada perbuatan yang tidak melambangkan keadilan atau merestui tindakan yang tidak mencerminkan kebenaran.

"Pandangan, pemerhatian dan teguran Raja dalam urus tadbir negara menyentuh soal integriti, yang merangkumi keadilan, perundangan, kehakiman, penyelewengan, penyalahgunaan kuasa, rasuah dan agihan kemakmuran, adalah dengan hasrat untuk memperteguh kerajaan agar ia stabil dan mendapat kepercayaan rakyat," titah baginda pada majlis santapan sempena Hari Integriti Nasional di sini Khamis malam.

Untuk memastikan integriti Raja tidak dipersoalkan dan takhta kekal dihormati, Raja Nazrin bertitah Raja-raja harus senantiasa bijaksana lagi arif, menguasai pengetahuan, memahami persekitaran dan perubahan serta memiliki barisan kumpulan penasihat terdiri dari pakar-pakar serta ilmuwan dalam bidang-bidang yang relevan.

"Ini akan membolehkan Raja memenuhi peranan secara berintegriti dan dapat melakukan keputusan yang bijak, tepat, adil lagi saksama," titah baginda.

Baginda bertitah Raja adalah sebahagian dari institusi negara yang berperanan positif memperkukuhkan sistem demokrasi dengan melaksanakan tanggungjawab semak dan imbang serta berfungsi sebagai penimbang tara yang bebas bagi cabang-cabang legislatif, eksekutif dan kehakiman.

Sebagai sumber rujukan ketika berlakunya krisis, baginda bertitah Raja berfungsi sebagai mekanisme pengimbang memelihara kestabilan negara, melindungi kebajikan warga, memastikan keadilan, meningkatkan integriti kerajaan dan memperkukuh amalan demokrasi dalam negara.

"Raja berperanan sebagai tunggak kestabilan - sumber keadilan, teras perpaduan - payung penyatuan lantas meningkatkan tahap keyakinan rakyat kepada sistem berkerajaan dan sistem bernegara berteraskan amalan demokrasi, berakarkan doktrin pengasingan kuasa.

"Raja bertanggungjawab secara perlembagaan dan tanggungjawab tersebut perlu dilaksanakan dengan bijaksana agar dapat membantu membina sebuah negara yang berintegriti tinggi," titah baginda.

Raja Nazrin bertitah institusi Raja harus berperanan dan berfungsi untuk memberi sumbangan produktif, konstruktif kepada negara bangsa.

"Raja berada di tempat istimewa, berpeluang memberikan pandangan bernas untuk mempengaruhi dan menentukan arah haluan negara bangsa secara positif dan konstruktif melalui kata-kata nasihat dan pandangan, galakan, dorongan, peringatan dan teguran," titah baginda.

Untuk memperkukuhkan amalan berintegriti, Raja Nazrin bertitah Raja-raja perlu melakukan konsultasi, mengadakan rundingan, mendapatkan pandangan dan berfikiran terbuka untuk menilai setiap nasihat secara rasional, objektif, adil dan saksama.

Raja Nazrin turut menitahkan warga disemai dengan jati diri yang sejati.

"Untuk membina warga yang berintegriti, warga perlu dipertajam minda supaya dapat menilai antara intan dan kaca dan memiliki kekuatan dalaman yang cekal setia dan kekal taat kepada prinsip-prinsip utama perjuangan dan kehidupan," titah baginda.

Hadir sama pada majlis tersebut ialah Ketua Menteri Sarawak, Tan Sri Abdul Taib Mahmud dan Ketua Hakim Negara Tan Sri Zaki Tun Azmi.

-- BERNAMA (Copyright © 2009 BERNAMA. All rights reserved.)




Hayatilah setiap makna dalam surah Ar-rahman ini :